Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai akan ada sejumlah tantangan ke depan dengan dihapuskannya mandatory spending dari Undang-Undang Kesehatan.
Bisnis, JAKARTA — Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dipastikan tetap di bawah presiden, menepis kekhawatiran sebelumnya bahwa badan publik itu akan di bawah naungan…
Bisnis, JAKARTA — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berencana menggugat pengesahan Undang-Undang Kesehatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui uji…