HIPKI menangkap peluang kerja sama dari penanaman modal perusahaan asal China, Xinyi Group yang akan membangun pabrik kaca dan panel surya di Rempan

Gumuk Pasir atau gundukan pasir yang terbentuk secara alami di wilayah Pantai Parangkusumo hingga Pantai Depok daya tarik wisata kawasan selatan daerah ini.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa ekspor pasir laut saat ini masih dilarang.

Secara kasat mata, motif di balik rencana pelarangan ekspor pasir kuarsa, sebagaimana sesumbar Jokowi, sangatlah baik.

Kemendag menyatakan bahwa ekspor pasir laut masih dilarang meski sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023.

Ekspor pasir laut hingga sekarang masih dilarang sesuai Permendag.

Potensi nilai ekspor pasir laut mencapai Rp733 miliar. Adapun, potensi pendapatan negara dari kebijakan ekspor pasir laut hanya mencapai Rp74 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan ekspor pasir laut hanya dibolehkan untuk kategori sedimentasi.

Anies Baswedan menilai kebijakan ekspor pasir laut tidak selaras dengan semangat penanggulangan iklim.

Menteri KKP Trenggono memberikan penjelasan terkait dengan ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah belum membuka kembali ekspor pasir laut.

Pengelolaan hasil sedimentasi laut perlu hati-hati, mengingat dampaknya tak cuma berisiko bagi kehidupan manusia, tapi juga hewan dan ekologi sekitar.

Sejumlah pengusaha pelayaran dan pengangkutan buka suara soal ekspor pasir laut seiring dengan PP No. 26/2023.

Walhi menilai ekspor pasir laut tidak memberi cuan jangka panjang, sebaliknya bisa mempercepat pulau-pulau tenggelam.

DPR menilai pemerintah tak perlu buru-buru meloloskan aturan terkait ekspor pasir laut.

DPMPTSP menerima adanya investasi yang masuk, karena memang di Sumbar terus berupaya agar para investor menanamkan modalnya ke Ranah Minang.