DPR telah mengesahkan RUU PPSK atau omnibus law jasa keuangan menjadi RUU inisiatif DPR yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.

Sebelumnya bank hanya perlu mengantongi izin OJK untuk melakukan aksi korporasi merger dan akuisisi.

DPR akan mengambil alih kewenangan seleksi anggota dewan komisioner OJK dari pemerintah yang selama ini dipegang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung fungsi LPS yang akan menjamin industri asuransi.

Pengamat menilai pengawasan aset kripto melalui Omnibus Law Keuangan akan menimbulkan kebingungan.

OJK akan bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Draf final RUU Omnibus Law Keuangan mewajibkan bank umum melakukan penyesuaian ambang batas suku bunga kredit.

Saat ini Omnibus Law Keuangan telah disepakati dan dilanjutkan menjadi RUU usulan DPR RI dan akan dibahas pada masa sidang 2022/2023.

Program penjaminan polis dalam Omnibus Law Keuangan hanya menjamin unsur proteksi pada setiap produk asuransi.

Lembaga Penjamin Polis untuk perusahaan asuransi tercantum dalam draf RUU PPSK alias omnibus law sektor keuangan. DPR tengah merumuskan bentuknya.

Di tengah waktu yang menyempit, badan legislatif menilai jika ketentuan spin off UUS perbankan lebih baik diserahkan kepada pelaku usaha.

Tanpa aturan wajib spin off akan ada 21 bank konvensional yang diuntungkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pembentukan lembaga penjamin polis yang diatur dalam UU PPSK

Saat ini Komisi XI DPR telah menyetujui rancangan omnibus law keuangan untuk diharmonisasikan oleh Badan Legislasi.

Omnibus Law Keuangan perlu mengatur tarif premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung agar seimbang dengan level risiko yang ditanggung perusahaan asuransi, agar masyarakat…

Pemerintah bersama DPR akan mengharmonisasi program pensiun melalui omnibus law keuangan. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih yang selama ini terjadi.