KPK menduga Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe memiliki saham di suatu perusahaan swata yang bergerak di bidang penerbangan.

KPK segera membawa terdakwa kasus perintangan penyidikan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ke persidangan.

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dituntut pidana 10 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Papua serta gratifikasi.

JPU menuntut Lukas Enembe dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan. Salah satu sebabnya adalah kerap tidak bersikap sopan selama persidangan

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe diduga memerintahkan sebuah perusahaan jet pribadi mengangkut uang miliaran rupiah ke dalam dan luar negeri.

Penahanan salah satu tim kuasa hukum Lukas Enembe itu masih dilakukan di Rutan KPK sampai dengan 20 hari ke depan atau hingga 24 September 2023.

KPK memiliki dugaan, Lukas Enembe menggunakan APBD untuk menyewa jasa jet pribadi

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe membanting mikrofon di tengah berjalannya sidang kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya, di Pengadilan Tipikor

KPK menduga ada pembelian jet pribadi oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, yang berasal dari uang hasil tindak pidana korupsi.

KPK mendalami dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe oleh Stefanus Roy Rening.

KPK segera menaikkan perkara dugaan penyelewengan dana operasional Gubernur Papua oleh Lukas Enembe ke tahap penyidikan.

KPK memastikan tidak akan menempatkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ke rumah tahanan khusus.

KPK mengingatkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe agar disiplin dalam mengonsumsi obatnya serta mengikuti saran dokter.

Lukas Enembe dikabarkan menolak untuk dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto kendati kondisi kesehatannya memburuk. Kuasa hukumnya memberi penjelasan

Kasus rasuah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe memasuki babak baru ketika munculnya dugaan penyelewengan dana APBD Papua. 

KPK mengendus kejanggalan penggunaan dana operasional Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang dialokasikan dalam APBD Papua.