AFPI menilai konsolidasi atau merger fintech P2P lending berpotensi terjadi sebagai bentuk adaptasi pascapandemi Covid-19.

AFPI turut memberikan masukan kepada OJK agar regulasi baru relevan dengan kebutuhan industri fintech.

APJII dan AFPI menjalin kerja sama dalam rangka mendukung digitalisasi dan meningkatkan dampak ekonomi digital bagi pembangunan.

Sejak 2018, 990.000 fintech P2P lending telah menyalurkan pinjaman kepada 93,15 juta penerima pinjaman.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kluster syariah bersama BPRS telah melakukan penandatanganan MoU untuk meningkatkan kerjasama keduanya.

AFPI memberikan masukan terkait dengan POJK No. 10/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

AFPI berkomitmen penuhi seluruh ketentuan dalam POJK Fintech P2P Lending terbaru.

Segelintir pemain P2P lending masih kesulitan mematuhi beberapa aturan anyar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apa saja?

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AFPI 2022 beberapa waktu lalu, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pengurus AFPI, serta penyampaian Rencana Kerja dan Penentuan…

Pembenahan bisa dilakukan lewat pendidikan dan persiapan khusus tenaga penagih, adanya ketentuan sanksi yang lebih tegas, serta pengenaan blacklist seseorang atau suatu entitas…

AFPI akan mengoptimalkan potensi kerja sama dengan BPR seiring dengan langkah OJK menerbitkan panduan kolaborasi fintech dengan BPR pada tahun lalu.

AFPI memproyeksi penyaluran pinjaman industri pinjaman online dapat tumbuh 50 persen, atau merealisasikan disbursement menyentuh Rp220 triliun pada akhir 2022.

AFPI berupaya meningkatkan literasi kepada para pengguna fintech lending.

AFPI mendukung dan membuka ruang gerak para pemain berlisensi syariah dengan membuat klaster tersendiri. Saat ini, terdapat 7 platform yang khusus memiliki lisensi berbasis…

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi, Dewan Etik/Kehormatan AFTECH telah memberikan teguran kepada 6 penyelenggara fintech yang bekerja sama dengan pinjol…

Setelah ditemukan oknum kolektor pihak ketiga yang 'bermain dua kaki', kini justru terungkap adanya platform fintech P2P 'kongkalikong' dengan pinjol ilegal.