Hingga November 2022 fasilitas pendukung kendaraan listrik telah tersedia sebanyak 439 unit SPKLU di 328 lokasi, dan 961 unit SPBKLU di 961 lokasi. 

Salah satu infrastruktur yang berperan penting suksesnya kegiatan itu adalah operasionalisasi mobil listrik dan stasiun pengisian baterai (charging station).

Kemenhub mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau charger mobil listrik.

Toyota menjamin infrastruktur charging station sebanyak 300 titik di seluruh cabang perusahaan, ditambah dengan fasilitas pengisian sepanjang jalan tol.

AP II menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Pemprov Jawa Barat membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU dan SPBKLU guna mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Saat ini, di Jateng sudah ada 10 SPKLU yang tersebar di beberapa wilayah. Mulai Kabupaten Brebes, hingga di Rest Area Tol Trans Jawa. 

Pergeseran penggunaan EV dari Internal Combustion Engine (ICE) juga didorong faktor perawatan EV yang lebih sederhana dibanding ICE.

BRIN tengah mengembangkan sistem wireless charging untuk kendaraan listrik di tengah minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) pada Oktober ini diboyong ke Korea Selatan, membuka kesempatan rantai pasok kendaraan listrik.

Merealisasikan peta jalan nasional SPKLU, PLN terus menyediakan infrastruktur pendukung ekosistem EV di seluruh wilayah Indonesia.

Peta Jalan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia mengacu pada Permenperin No. 6/2022, termasuk perhitungan TKDN.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghadirkan fasilitas pengecasan baterai kendaraan listrik atau SPKLU maupun SPBKLU.

Alangkah lebih elok jika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kendaraan Listrik berbasis Baterai sebagai Angkutan Umum Penumpang.

PLN menyiapkan infrastruktur untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang mewajibkan pemerintah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

PLN mendukung arahan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik oleh BUMN.