Keputusan pengajuan kasasi tersebut berbanding terbalik dengan sikap kejaksaan dalam kasus Jaksa Pinangki.

Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa Pinangki telah divonis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021. Namun kejaksaan baru resmi memecat Pinangki pada 5 Agustus 2021.

Kejagung menegaskan terpidana kasus suap fatwa MA, Pinangki Sirna Malasari resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bisnis, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memecat terpidana oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkekuatan hukum…

Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut bahwa sesuia peraturan yang berlaku, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara…

Eksekusi badan terhadap Pinangki Sirna Malasari tersebut dilaksanakan pada hari ini Senin 2 Agustus 2021.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dilaporkan ke Komisi III DPR, Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (JAMwas) Kejagung karena tidak…

Boyamin mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

MAKI akan melaporkan informasi pengistimewaan Pinangki ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan disingkat (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

Seperti diketahui, masa hukuman Pinangki Sirna Malasari dan Joko Tjandra disunat di tingkat banding. Bagaimana pendapat Ketua KPK Firli Bahuri?

Pemangkasan hukuman Djoko Tjandra terjadi karena Pinangki sudah terlanjur divonis 4 tahun penjara, dipotong dari hukuman sebelumnya 10 tahun penjara.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia menilai ada pihak yang tidak ingin eks jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara.

Sampai batas akhir pengajuan kasasi 5 Juli 2021, tidak ada pihak yang mengajukan kasasi atas putusan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong…

Keputusan Kejaksaan Agung yang tak mengajukan kasasi kasus Jaksa Pinangki disebut telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi.

Keputusan Kejaksaan Agung yang tak mengajukan kasasi kasus Jaksa Pinangki disebut telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi.

Upaya melindungi sosok King Maker terbukti dengan keputusan kejaksaan yang tidak mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki.