Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Ketum Kadin hasil Munaslub yakni Anindya Bakrie. Bahas apa saja?

Pengamanan aset dimaksud untuk membantu PLN dalam menjaga kepemilikan lahannya.

Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi dengan Kepala BKPM untuk mempercepat realisasi kerja Satuan Tugas (Satgas) IKN.

Kementerian ATR/BPN angkat bicara terkait proses legalisasi hak guna bangunan (HGB) bagi para investor di IKN yang diminta selesai dalam 11 hari.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bakal menjamin keutuhan hak atas tanah para pemegang Golden Visa di Indonesia.

DPR mengungkapkan ada banyak sertifikat tanah tidak teridentifikasi dan tidak terdaftar di BPN akibat banyaknya praktik nominee di Provinsi Bali.

Menteri ATR Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah terbesar di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara Rp3,41 triliun.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan laporan keuangan Kementerian ATR wajib mendapatkan opini WTP dari BPK setiap tahun.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa data kementeriannya aman dari serangan Ransomware karena tidak terintegrasi ke sistem PDN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mengungkap progres penyelesaian 2.086 hektare lahan di area IKN yang dilaporkan masih bermasalah.

Saat ini baru terdapat 5 kantor pertanahan yang telah siap menghadirkan layanan sertifikat elektronik dari 14 Kabupaten/Kota.

AHY merinci, capaian itu berhasil direalisasikan dari total target PTSL sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar hingga akhir 2024.

Menteri ATR, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN 2023 mencapai 97,56%.

Menteri ATR AHY mengaku menyelesaikan 19 kasus mafia tanah dan menyelamatkan negara dari kerugian mencapai Rp893,14 miliar dalam 100 hari kerjanya.

Meski pagu indikatif Kementerian ATR/BPN 2025 jauh di bawah usulan, tapi AHY mengaku sungkan meminta tambahan anggaran ke Menkeu Sri Mulyani.

Lahan-lahan milik KAI yang berstatus sengketa sejak 1982 tersebut akhirnya bisa mempunyai kepastian hukum.