Selama ditangani Pemprov Kalimantan Timur perbaikan jalan trans-Kalimantan itu belum optimal karena keterbatasan anggaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur ditunda.

Apapun keputusan pemerintah termasuk penundaan pemindahan ibu kota, WIKA mendukung apapun yang menjadi kebijakan itu.

Jasa Marga menyatakan bila pembangunan ibu kota negara dilaksanakan, bakal berdampak pada volume kendaraan yang melintas di tol Balikpapan-Samarinda.

Alokasi anggaran pemerintah pusat masih terfokus untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk proyek ibu kota baru.

Kontraktor Turki memiliki beragam pengalaman di berbagai pasar dalam waktu jangka panjang. Sebanyak 15 perusahaan Turki masuk dalam TOP ENR 250 Global Contractor 2019.

Dalam satu sesi seminar secara jarak jauh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyinggung tentang perkembangan proyek ibu kota negara…

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), Suharso menyampaikan proyek IKN menjadi isu panas yang menjadi pembicaraan belakangan. Hal utama yang menjadi pembahasan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya merampungkan penyusunan urban desain ibu kota yang baru.

Pengembang menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN dengan syarat pemerintah akan membeli kembali bangunannya.

Partisipasi pengembang dalam proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) akan meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengaku belum melakukan pembicaraan dengan pemerintah terkait tawaran pengelolaan aset BMN di Jakarta.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengalokasikan anggaran pembangunan fisik seusai pemancangan tiang perdana proyek ibu kota negara.…

Pemerintah berencana menawarkan aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di Ibu Kota Negara ke pihak swasta.

Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur yang rencananya akan mulai dikerjakan di tahun ini setidaknya akan melibatkan empat kementerian terkait.

Kementerian PUPR menyatakan bahwa proyek hunian di Ibu Kota Negara akan memprioritaskan pembangunan rumah susun.