Baik Ketua KPK Firli Bahuri maupun Deputi Penindakan KPK Karyoto tidak  terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam penanganan perkara OTT Universitas…

Dewas KPK berharap Aprizal tidak mengulangi perbuatannya dalam kegiatan OTT KPK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai tanpa koordinasi.

Dewas KPK menunda sidang putusan etik Plt Direktur KPK Aprizal karena salah satu Anggota Dewas KPK masih dalam masa pemulihan dari Covid-19.

Dewas KPK akan menggelar sidang putusan etik Plt Direktur KPK Aprizal terkait kasus OTT UNJ pada 12 Oktober 2020.

Meski dinyatakan melanggar etik, Firli Bahuri hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis oleh Dewas KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik lantaran menunggangi helikopter mewah saat berkunjung ke Palembang pada beberapa waktu lalu

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengajukan permohonan kepada Dewas KPK agar posisi Firli Bahuri digeser dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK.

Dewas KPK akan menggear sidang etik dengan agenda pembacaan putusan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri pada hari ini, Kamis (24/9/2020).

ICW menilai selama ini Dewas KPK terlampau lamban dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri.

Tiga Anggota Dewas KPK menjalani tes swab setelah berinteraksi dengan pegawai KPK yang positif Covid-19.

Penundaan agenda sidang tersebut dilakukan karena dibutuhkannya tindakan cepat penanganan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK.

Dewas KPK menyatakan sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri akan bersifat terbuka.

Sidang untuk PLT Direktur Pengaduan Masyarakat Aprizal dilakukan atas dugaan melaksanakan kegiatan OTT di Kemendikbud atau yang dikenal sebagai "OTT UNJ" tanpa koordinasi.

Sidang etik diundur setelah KPK memberlakukan aturan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) mulai Senin (31/8/2020) hingga Rabu (2/9/2020).

Sedianya sidang lanjutan kasus helikopter tersebut berlangsung pada Senin (31/8/2020).

Model pembuktian yang dilakukan oleh Dewas KPK diharapkan tidak hanya mengandalkan pada pengakuan dari terperiksa saja.