Kabar terakhir yang tersiar, semua proses telah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu keputusan Presiden.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Agung dalam pembentukan Holding BUMN Infrastruktur.