Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa membuka peluang usaha lainnya, seperti mengurus halal, mendapatkan fasilitas perbankan untuk kemudian pembiayaan.
Saat ini kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi didukung oleh kinerja ekspor Indonesia yang cukup prima.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan perizinan untuk UMKM sengaja dipercepat lantaran UMKM memiliki pengaruh yang besar dalam mempertahankan ekonomi nasional.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 1,5 juta nomor induk berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)…
Jadwal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat disampaikan melalui situs http://oss.go.id dari tanggal 1 April 2022 - 10 April 2022. Periode laporan ini untuk capaian…
Bukan hanya buruh/pekerja yang minta perbaikan dalam Undang-undang Cipta Kerja, pengusaha pun meminta pembuat regulasi untuk menyempurnakan UU tersebut.
OSS sendiri merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha…
Pengembangan OSS sebagai pekerjaan yang super besar. Menko Luhut mengakui bahwa masih banyak masalah dalam sistem tersebut, terutama untuk memfasilitasi investasi-investasi…
Pengurusan NIB sekarang dilakukan melalui aplikasi di ponsel pintar. Aplikasi OSS Indonesia yang saat ini sudah diunduh lebih dari 5.000 kali di Google Playstore.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat adanya risiko kebingungan birokrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)…
Konsep OSS RBA dinilai tidak implementatif karena harus menetapkan risiko di setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang jumlahnya banyak.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPPOD, PP yang mengatur tentang penerapan Online Single Subsmission Risk-Based Approach (OSS-RBA) ini mendelegasikan ketentuan-ketentuan…
Berdasarkan kajian KPPOD, salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih adalah Peraturan Pemerintah No.5/2021 tentang Penyelenggaraan…