Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa para pemerintah kota (pemkot) di Tanah Air khawatir karena sistem tersebut bisa…

Setelah RPP disahkan, BKPM menargetkan OSS versi baru ini mulai beroperasi pada Juli 2021.

Pengajuan NIB di bulan Oktober 2020 memecahkan rekor tertinggi tahun ini yaitu mencapai 377.540 permohonan, sementara bulan September 2020 tercatat 197.322 permohonan.

Dengan pengajuan melalui sistem OSS, proses evaluasi menjadi lebih cepat, sehingga keputusan pemberian insentif pun lebih pasti dan cepat. Tahun ini, dari Januari hingga…

Melalui PP No. 12/2020, pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) lagi.

Untuk implementasi Inpres No. 7/2009, Kementerian Dalam Negeri telah menyurati seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas,…

BP Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan sosialisasi aplikasi Online Single Submission…

KPPOD menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan.

Kadin Jawa Timur mengajak pemerintah kota/kabupaten untuk belajar mengaplikasikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) karena dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan…

Direktur Sinkronkan Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging mengatakan bahwa omnibus law yang saat…

Sinergi horizontal adalah dengan menunjuk satu kementerian atau lembaga (K/L) yang berfokus mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan investasi.

Bisnis, JAKARTA – Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih dihadapkan pada sejumlah kendala dari beragam aspek.

Meski pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Jakarta oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) disebut melambat akibat integrasi JakEVO dengan…

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Rheza Boedi menuturkan, integrasi sistem OSS dengan sistem mandiri milik pemerintah daerah dinilai masih kurang.…

Dua contoh kasus daerah yang memiliki sistem perizinan yang mumpuni tetapi masih enggan tergabung dengan OSS adalah DKI Jakarta dan Surabaya yang masing-masing memiliki JakEVO…

Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang…