Setelah RPP disahkan, BKPM menargetkan OSS versi baru ini mulai beroperasi pada Juli 2021.

Pengajuan NIB di bulan Oktober 2020 memecahkan rekor tertinggi tahun ini yaitu mencapai 377.540 permohonan, sementara bulan September 2020 tercatat 197.322 permohonan.

Dengan pengajuan melalui sistem OSS, proses evaluasi menjadi lebih cepat, sehingga keputusan pemberian insentif pun lebih pasti dan cepat. Tahun ini, dari Januari hingga…

BKPM akan menghentikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara tatap muka (offline) mulai besok, 17 hingga 31 Maret 2020. Keputusan ini didorong oleh kondisi jumlah…

Untuk implementasi Inpres No. 7/2009, Kementerian Dalam Negeri telah menyurati seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas,…

BP Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan sosialisasi aplikasi Online Single Submission…

KPPOD menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan.

Apabila pemerintah ingin menghapuskan korupsi maka pemerintah perlu menyederhanakan perizinan, salah satunya dengan digitalisasi izin melalui Online Single Submission (OSS)…

Direktur Sinkronkan Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging mengatakan bahwa omnibus law yang saat…

Sinergi horizontal adalah dengan menunjuk satu kementerian atau lembaga (K/L) yang berfokus mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan investasi.

Bisnis, JAKARTA – Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih dihadapkan pada sejumlah kendala dari beragam aspek.

Tujuan dari keberadaan OSS adalah untuk menghilangkan tumpang tindih sistem perizinan dan merupakan yang paling ideal untuk ke depannya.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Rheza Boedi menuturkan, integrasi sistem OSS dengan sistem mandiri milik pemerintah daerah dinilai masih kurang.…

Dua contoh kasus daerah yang memiliki sistem perizinan yang mumpuni tetapi masih enggan tergabung dengan OSS adalah DKI Jakarta dan Surabaya yang masing-masing memiliki JakEVO…

Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang…

Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengoptimalkan sistem perizinan investasi seperti Online Single Submission (OSS) yang masih belum sinkron…