Terdapat 353 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak masuk ke dalam OSS karena tarik menarik di tingkat kementerian.

Saat ini kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi didukung oleh kinerja ekspor Indonesia yang cukup prima.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Kemenkominfo menyatakan ada beberapa kendala yang kerap dialami PSE lingkup privat tersebut selama proses pendaftaran.

Kementerian Investasi/BKPM menargetkan 3 juta nomor induk berusaha terbit hingga 2023.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 1,5 juta nomor induk berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)…

Jadwal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat disampaikan melalui situs http://oss.go.id dari tanggal 1 April 2022 - 10 April 2022. Periode laporan ini untuk capaian…

Sistem online single submission atau OSS dinilai masih menyimpan banyak masalah sehingga bisa menghambat masuknya investasi.

OSS sendiri merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha…

Pengembangan OSS sebagai pekerjaan yang super besar. Menko Luhut mengakui bahwa masih banyak masalah dalam sistem tersebut, terutama untuk memfasilitasi investasi-investasi…

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja turut memengaruhi persepsi investor.

Pengurusan NIB sekarang dilakukan melalui aplikasi di ponsel pintar. Aplikasi OSS Indonesia yang saat ini sudah diunduh lebih dari 5.000 kali di Google Playstore.

Konsep OSS RBA dinilai tidak implementatif karena harus menetapkan risiko di setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang jumlahnya banyak.

Sebagian besar dari izin yang diterbitkan OSS-RBA merupakan izin usaha yang diterbitkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPPOD, PP yang mengatur tentang penerapan Online Single Subsmission Risk-Based Approach (OSS-RBA) ini mendelegasikan ketentuan-ketentuan…

Berdasarkan kajian KPPOD, salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih adalah Peraturan Pemerintah No.5/2021 tentang Penyelenggaraan…