Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun 2020. Salah satu alasa yang diajukan terkait dengan perbaikan penyelenggaraan pemilu.
Gerindra tidak sependapat dengan sejumlah partai di parlemen terkait dengan kesepakatan Komisi II DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi dinamika pembahasan di parlemen belum usai karena…
Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi bersedia memutus perkara permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu pada pekan ini agar dapat memastikan…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan hingga saat ini masih bekerja sesuai jabatannya meskipun ada permintaan dirinya…
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kalau tidak memilih abstain dalam proses pengambilan keputusan UU Pemilu, maka partai itu sama saja…
Kementerian Dalam Negeri menolak perumpamaan bahwa ambang batas pencalonan presiden 20%-25% sebagai tiket sobek pada pileg dan pilpres 2014 yang dipakai lagi di pemilu 2019.
Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, bahwa penetapan presidential threshold (PT) 20%-25% dalam UU Pemilu tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem…
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kekhawatiran munculnya calon tunggal dalam Pemilu Presiden 2019 yang disebabkan ambang batas Presiden atau presidential threshold…
Kementerian Dalam Negeri menyambut baik keputusan rapat paripurna DPR yang merampungkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaran Pemilu menjadi undang-undang. Dengan begitu,…
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan konsistensinya menolak adanya ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold karena dinilai bertentangan undang-undang.