Pembayaran dana ganti rugi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan dilakukan hari ini.

Total anggaran pembebasan lahan 45 ruas jalan tol yang masuk proyek strategis nasional mencapai Rp5,93 triliun atau rata-rata Rp131,84 miliar untuk setiap ruas.

Pendanaan proyek strategis nasional jalan tol, menurut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), mendominasi pendanaan tersebut hingga 54 persen dari total 88 proyek.

Sri Mulyani memotivasi para aset manajer untuk berinovasi dalam mengoptimalkan potensi aset-aset milik negara yang khusus BMN saja nilainya lebih ribuan triliun.

Pengadaan lahan untuk jalan tol akan fokus pada proyek pembangunan jalan tol yang sudah berjalan. Sementara untuk bendungan, sebagian besar merupakan proyek baru yang termasuk…

LMAN yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan berperan dalam optimalisasi aset negara yang ditinggalkan di ibukota lama.

Pembayaran langsung untuk pengadaan ruas jalan tol Demak-Semarang akan dilakukan untuk pertama kalinya pada Kamis (27/8/2020).

Selama periode 16 Maret—19 Agustus 2020, LMAN sudah melakukan pembayaran sekitar Rp7,28 triliun, paling besar untuk jalan tol Rp6,49 triliun.

Nilai ini diperoleh dari sejumlah optimalisasi aset properti yang berjumlah 33 aset properti milik negara dan dua kilang serta lapangan golf di Cirebon.

LMAN juga diminta agar melakukan perhitungan kebutuhan sehingga perencanaan anggaran tidak mendadak.

Sudah ada Surat Menteri Keuangan yang menetapkan 49 ruas tol yang akan menperoleh dana pengadaan tanah senilai Rp13,74 triliun.

Lembaga Manajemen Aset Negara hingga Juni 2020 mengelola 234 aset milik negara.

Pelayanan LMAN selama pandemi Covid-19 yaitu pelayanan pembayaran uang ganti rugi, exit meeting, dan pembayaran langsung.

untuk menindaklanjuti dari terbitnya perpres ini, LMAN akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Proses pembebasan dan pendanaan lahan proyek strategis nasional (PSN) tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Hutama Karya harus menunggu verifikasi BPKP atau penelitian administrasi dari LMAN sebelum mendapatkan dana talangan Rp2 triliun.