Larangan PNS keluar kota tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 7/2021.

Pengumpulan 2,5 persen gaji dari PNS, TNI, dan Polri akan mencapai sekitar Rp5,45 triliun, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin.

Dalam surat itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu berusia 35 tahun ke atas, berstatus sertifikasi, dan terdaftar di Dapodik.

Mantan istri PNS berhak atas separuh gaji mantan suaminya. Apabila perkawinan tersebut memiliki anak, maka pembagiannya menjadi sepertiga untuk istri dan sepertiga untuk…

Besaran, skema, hingga pelaksanaan pemberian THR 2021 bakal dikuatkan oleh peraturan pemerintah (PP), saat ini beleid tersebut sedang disusun.

Padahal, data usulan formasi masih terus dimutakhirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Berkurangnya TPP yang akan diterima oleh ASN Badung dikarenakan sebelum ada aturan baru, Badung memberikan TPP yang lebih tinggi dari standar pusat.

Pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

Kebijakan itu bakal diterapkan pada setiap periode liburan panjang dengan mempertimbangkan kecenderungan jumlah kasus Covid-19 yang naik.

Pelarangan ini tercantum dalam Surat Edaran No 4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam…

Keputusan ini berlaku pada 9 hingga 22 Februari di seluruh desa/kelurahan pada kabupaten/kota yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur.

Museum ini merupakan museum yang baru berdiri dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenpan-RB menyatakan bahwa surat palsu itu beredar luas di kalangan masyarakat, termasuk melalui aplikasi pesan media sosial.

Aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab…

Kesepakatan Menpan, Mendikbud, dan BKN mengubah kebijakan tersebut dinilai terburu-buru, blunder dan bahkan diskriminatif.

Sistem pelayanan pemerintah secara digital dan virtual akan banyak mendominasi sistem kerja ASN dalam pelayanan publik guna mengurangi pertemuan tatap muka saat pandemi Covid-19.