Aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab…

Kesepakatan Menpan, Mendikbud, dan BKN mengubah kebijakan tersebut dinilai terburu-buru, blunder dan bahkan diskriminatif.

Sistem pelayanan pemerintah secara digital dan virtual akan banyak mendominasi sistem kerja ASN dalam pelayanan publik guna mengurangi pertemuan tatap muka saat pandemi Covid-19. 

Kemenpan-RB melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar dan organisasi terlarang.

Kendati memperoleh pendapatan sebesar PNS, guru yang status perekrutannya ialah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak akan mendapatkan uang pensiun. 

Kendati ada penundaan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan berbagai tunjangan lainnya.

Berdasarkan keputusan Menteri PANRB, Mendikbud, dan BKN, disepakati untuk guru akan beralih dari CPNS menjadi PPPK.

Perubahan sistem perumusah gaji PNS ini juga membawa konsekuensi tersendiri yakni dihapuskannya sejumlah komponen tunjangan yang selama ini banyak didapatkan oleh PNS. 

Implementasi perubahan skema Gaji PNS pun akan dilakukan secara bertahap yang diawali dengan perubahan sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan.

Gaji pokok PNS nantinya akan lebih besar. Sementara itu, tunjangan PNS nanti hanya ada dua, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Perombakan sistem penggajian PNS yang semua berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan.

Presiden Jokowi menandantangani Perpres No.104/2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, Badan Amil Zakat Nasional.

Chaidir mengatakan pencairan itu bakal dilakukan seratus persen tanpa adanya potongan.

Insentif tersebut diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi ujaran salah satu staf di lingkungan Kemenkeu yang curhat tentang tingginya pengeluaran pulsa yang dihabiskan…

Realisasi belanja pegawai untuk gaji ke-13 di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp125 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2020.

Rencananya, pencairannya dilakukan secara serentak di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat (14/8/2020).