Penerapan teknik silin pertama kali diujicobakan pada 6 korporasi kehutanan pemegang konsesi pengusahaan hutan alam pada 2005, yaitu PT Sari Bumi Kusuma, PT Suka Jaya Makmur,…

Pemerintah harus bisa menentukan prioritas kebijakan soal cadangan batu bara yang berada dalam kawasan hutan.

Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen-41 persen pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai…

Sebanyak 200 hektare hutan mangrove atau hutan bakau di desa Aeramo, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, NTT rusak dan terancam punah akibat alih fungsi lahan menjadi tambak…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau agar pelaku usaha kehutanan memanfaatkan kawasan hutan tanpa melebihi kapasitas pertumbuhan kayu demi melestarikan nilai…

Para pakar memandang masih banyak prombelatika yang harus diselesaikan pemerintah terkait penataan permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan.

Kementerian Dalam Negeri bersikeras tidak memberikan identitas kependudukan kepada para pemukim kawasan hutan, kecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan…

Pemprov Kalimantan Barat minta proses pelepasan kawasan hutan a.l; lahan pemukiman dan lahan usaha masyarakat segera dipercepat untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian…

Pemerintah tidak ragu sedikit pun untuk mempercepat pelepasan 4,1 juta hektare kawasanhutan sebagai tanah objek reforma agraria dalam tempo dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan akan menindak pelanggaran di kawasan hutan Rempang Galang, Kepulauan Riau.

Pemerintah akan segera mengesahkan instruksi presiden tentang pelepasan kawasan hutan bulan ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengusulkan agar kontraktor membuat underpass atau flyover ketika pembangunan jalan di kawasan hutan melewati jalur lintasan…

Sekitar 48,8 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan hutan, dan sekitar 10,2 juta jiwa di antaranya masuk dalam klasifikasi penduduk miskin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuldjono memastikan pemerintah daerah di Jawa Timur tidak lagi diwajibkan menyediakan lahan pengganti bagi kawasan…

Wakil Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi mengajukan keberatan terkait penerbitan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No.579/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pengadaan lahan di kawasan hutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang…