Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengatakan, salah satu pendorong tren kenaikan IHSG adalah pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sentimen ini menimbulkan…

Ekskavator milik PT MRT Jakarta yang berada di depan kantor Bank Indonesia juga menjadi sasaran pembakaran pengunjuk rasa.

Tanggapan Jubir Presiden soal demo UU Cipta Kerja menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada Jumat (9/10/2020).

Pasalnya, kerumunan massa beresiko meningkatnya penularan Covid-19 yang semakin sulit dicegah. Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law yang dilakukan mulai dari mahasiswa,…

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak kenaikan beruntun dalam sepekan. Bukan hanya faktor omnibus law UU Cipta Kerja, penerbitan regulasi terkait vaksin virus corona…

796 yang diduga terafiliasi dengan kelompok Anarko diamankan oleh polisi di beberapa wilayah di Indonesia.

Polisi menangkap VE karena dituding menyebarkan hoaks terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.

Enam Pos Polisi milik Polres Metro Jakarta Pusat

Tiga pelajar SMA itu ditahan saat dorong-mendorong yang berujung pada tindakan anarkis.

Seluruh pelajar yang diamankan langsung dilakukan tes swab sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Polri telah membuat tim khusus untuk memburu pihak sponsor dan aktor intelektual dalam aksi Demo UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Polri mengimbau kepada wartawan agar selalu menunjukkan identitas lengkap ketika melakukan peliputan aksi.

Penghapusan PPh atas dividen tidak selalu menjamin repatriasi atau pengembalian dana yang diparkir di luar negeri ke dalam negeri dan juga tidak menjamin berkurangnya risiko…

Dalam sepekan tarakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,58 persen. Salah satu sentimen positif bagi pergerakan indeks adalah pengesahan omnibus law UU Cipta…

Oleh karena itu, ekonom senior ini menilai tidak tepat jika pemerintah menyelesaikan masalah dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan landasan yang keliru, maka Omnibus Law…