IDI menolak usul Baleg DPR memasukkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ke dalam RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law). 

PB IDI protes ke DPR karena tak dilibatkan dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan.

IDI mengungkap sejumlah alasan tidak setuju atas keputusan DPR memasukkan RRU Kesehatan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Lembaga Penjamin Polis untuk perusahaan asuransi tercantum dalam draf RUU PPSK alias omnibus law sektor keuangan. DPR tengah merumuskan bentuknya.

Massa buruh kembali turun ke jalan dengan tiga tuntutan utama terkait Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan RKUHP, dan turunkan harga-harga.

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan satuan tugas guna mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pendanaan terutama di negara-negara berkembang

Usulan pemerintah untuk membentuk omnibus law keuangan akan menghadirkan rezim baru kebijakan dalam perekonomian, meski demikian aturan ini tidak banyak dijelaskan ke publik…

Independensi Bank Indonesia (BI) kembali 'digoyang' setelah keluarnya draf Omnibus Law Keuangan. Benarkah anggota partai politik bisa menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur…

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyambut baik disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan perbaikan UU Cipta Kerja.

Apindo berharap dengan disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan hukum untuk perbaikan UU Cipta Kerja, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik.

PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyiapkan belanja modal hingga Rp9 triliun karena membaca sinyal-sinyal peluang di industri telekomunikasi yang dinilai dapat meningkatkan kinerja…

DPR menyarankan agar Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membatalkan rencana aksi di depan Gedung Parlemen. Dia khawatir akan muncul klaster…

Pemerintah menargetkan perbaikan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung awal 2022.

Ekonom Indef Ariyo Irhamna mengatakan investor jadi wait and see gara-gara keluarnya putusan Mahkamah Konstituri (MK) soal UU Cipta Kerja.

Investasi asing di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hingga kualitas layanan kesehatan primer dan sekunder dalam negeri.

Siaran TV digital bakal terpengaruh dengan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.