Masa jabatan DPR periode 2019—2024 resmi berakhir pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Sidang uji materiil UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh kembali digelar di MK dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Aksi mogok nasional rencananya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh untuk menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Polda Metro Jaya menutup ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monas sehubungan adanya demo buruh hari ini, Senin, 8 Juli 2024.

Pengusaha ritel menilai aturan zonasi larangan penjualan rokok dekat sekolah rawan penyimpangan di lapangan.

Investasi untuk tenaga kerja yang dimiliki relatif lebih murah daripada harga yang harus dibayar ketika produk kalah bersaing di pasar.

Pengusaha merespons tuntutan buruh saat demo Hari Buruh agar Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw Cipta Kerja dicabut.

Dalam aksi demo Hari Buruh 1 Mei 2024 di Indonesia, sejumlah tuntutan dan aspirasi disampaikan para buruh, salah satunya agar UU Cipta Kerja dicabut.

Ganjar Pranowo siap membahas revisi UU Ciptaker hingga program afirmasi perempuan dan disabilitas pada debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (10/2/2024).

Anies Baswedan akan mengkaji ulang implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Terkadang pengurusan izin secara mandiri membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak sehingga menurut pengusaha hal tersebut tidak efisien.

OJK akan merilis total sembilan aturan terkait asuransi hingga dana pensiun sebagai regulasi turunan omnibus law keuangan.

Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (14/9/2023). Apa saja tuntutannya?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan isi omnibus law keuangan bermanfaat untuk memperbaharui sistem keuangan Tanah Air ini seiring perubahan zaman.

Anies Baswedan menyinggung pembahasan Undang-undang (UU) kontroversional kurang bisa diterima karena perdebatan jarang difasilitasi.

Otoritas Jasa Keuangan menjadi pengawas koperasi keuangan atau open loop terhitung Januari 2025 seperti amanat Omnibus Law Keuangan.