PB IDI protes ke DPR karena tak dilibatkan dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan.

IDI mengungkap sejumlah alasan tidak setuju atas keputusan DPR memasukkan RRU Kesehatan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Lembaga Penjamin Polis untuk perusahaan asuransi tercantum dalam draf RUU PPSK alias omnibus law sektor keuangan. DPR tengah merumuskan bentuknya.

Revisi UU Cipta Kerja sepenuhnya mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2022. Ini update terbarunya!

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan satuan tugas guna mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pendanaan terutama di negara-negara berkembang

Usulan pemerintah untuk membentuk omnibus law keuangan akan menghadirkan rezim baru kebijakan dalam perekonomian, meski demikian aturan ini tidak banyak dijelaskan ke publik…

Independensi Bank Indonesia (BI) kembali 'digoyang' setelah keluarnya draf Omnibus Law Keuangan. Benarkah anggota partai politik bisa menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur…

Organisasi buruh akan melakukan aksi demo besar-besaran di Gedung DPR RI untuk menolak pengesahan UU PPP yang menjadi landasan UU Cipta Kerja.

Apindo berharap dengan disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan hukum untuk perbaikan UU Cipta Kerja, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik.

PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menyiapkan belanja modal hingga Rp9 triliun karena membaca sinyal-sinyal peluang di industri telekomunikasi yang dinilai dapat meningkatkan kinerja…

DPR menyarankan agar Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membatalkan rencana aksi di depan Gedung Parlemen. Dia khawatir akan muncul klaster…

Pemerintah bersama dengan DPR harus mesti meninjau kembali obyek materi pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena menjadi amanat Mahkamah Konstitusi.

Ekonom Indef Ariyo Irhamna mengatakan investor jadi wait and see gara-gara keluarnya putusan Mahkamah Konstituri (MK) soal UU Cipta Kerja.

Investasi asing di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hingga kualitas layanan kesehatan primer dan sekunder dalam negeri.

Siaran TV digital bakal terpengaruh dengan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menghormati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja dimana ada sejumlah poin dalam UU tersebut yang harus diperbaiki dalam…