Siaran TV digital bakal terpengaruh dengan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menghormati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja dimana ada sejumlah poin dalam UU tersebut yang harus diperbaiki dalam…

Ketua Fraksi PAN DPR menegaskan, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja karena inkonstitusional.

DPR menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku, yakni memperbaiki UU Cipta kerja secara terbuka ke publik.

Perwakilan Indonesia mempromosikan kemudahan investasi kepada pelaku bisnis di Thailand yang tergabung dalam Federation of Thai Industries (FTI) pada Jumat(17/9/2021).

Juru Bicara Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menuturkan tujuan utama pembuatan Omnibus Law pun bukan untuk mengejar peringkat EODB.

UU Cipta Kerja yang telah disusun sebelum pandemi diharapkan dapat menarik masuk banyak investasi ke Indonesia. Diharapkan investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja…

Jokowi mengatakan implementasi UU Ciptaker terus dilakukan percepatan dapat memudahkan iziin berusaha sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru.

Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang…

Terdapat tiga fokus utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu ketenagakerjaan di tengah pandemi.

Berubahnya konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi UU sapu jagat adalah untuk menghindari adanya pelanggaran hukum.

Pembatalan UU Cipta Kerja itu menjadi prasyarat pemulihan Indonesia, pemulihan krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang dihadapi.

UU Cipta Kerja dinilai masih berkutat pada kepentingan pelaku usaha, belum menyentuh awak kabin atau tenaga kerja di bidang penerbangan.

Kemenhub menjadikan drone dan IMB bandara sebagai pembahasan pokok dalam produk hukum turunan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengakibatkan banyak wilayah kehilangan potensi retribusi. Dijanjikan oleh UU Cipta Kerja akan diberi insentif. Tapi insentif itu tidak jelas.

Ketua Apeksi menyampaikan dua poin kekhawatiran mereka terhadap Omnibus Law. Pertama, khawatir ada resentralisasi. Kedua, justru membuat hyper inflasi dan hyper regulasi…