Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang…

Terdapat tiga fokus utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu ketenagakerjaan di tengah pandemi.

Berubahnya konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi UU sapu jagat adalah untuk menghindari adanya pelanggaran hukum.

Pembatalan UU Cipta Kerja itu menjadi prasyarat pemulihan Indonesia, pemulihan krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang dihadapi.

UU Cipta Kerja dinilai masih berkutat pada kepentingan pelaku usaha, belum menyentuh awak kabin atau tenaga kerja di bidang penerbangan.

Kemenhub menjadikan drone dan IMB bandara sebagai pembahasan pokok dalam produk hukum turunan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengakibatkan banyak wilayah kehilangan potensi retribusi. Dijanjikan oleh UU Cipta Kerja akan diberi insentif. Tapi insentif itu tidak jelas.

Ketua Apeksi menyampaikan dua poin kekhawatiran mereka terhadap Omnibus Law. Pertama, khawatir ada resentralisasi. Kedua, justru membuat hyper inflasi dan hyper regulasi…

Airbus khawatir mengenai PP No. 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan yang menjadi turunan UU Cipta Kerja karena bertolak belakang dengan UU Penerbangan.

Undang-undang sapu jagat ini diharapkan dapat memperkuat kewenangan lembaga sektor moneter dan keuangan, seperti BI, OJK dan LPS, untuk menjaga stabilitas sektor keuangan…

Pada 2015, perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin, saat ini sudah mampu diperpendek hanya 146 perizinan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara juga ikut direvisi.

Berikut link download resmi 51 peraturan turunan atau peraturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja ataupun buruh kehilangan pekerjaan.

Pemerintah berharap agar UU Cipta Kerja bisa menciptakan kesempatan baru dan memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia.

Secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan 5 Perpres.