Bamsoet menilai keinginan Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo bertemu Presiden Jokowi untuk bahas Formula E sebagai bentuk penghormatan.

IMI berkepentingan menjaga kepercayaan organisasi otomotif dunia atas berbagai agenda balap internasional yang sudah ditetapkan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Bamsoet mengungkapkan setidaknya ada lima lokasi alternatif setelah Monas dan Stadion GBK dilarang untuk ajang balap Formula E.

Bamsoet mengatakan bahwa Alberto Longo sebagai Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO) berharap dapat bertemu Presiden Jokowi atas permohonan Gubernur…

Anies Baswedan membantah bahwa penentuan lokasi sirkuit ajang Formula E di Jakarta pada 2022 akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan kabar baru dari Arab Saudi, pembicaraan dengan otoritas haji dan umrah Saudi mengalami kemajuan yang menggembirakan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menegaskan ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup (ATC) 2021 tidak mengalami pembatalan dan akan tetap berlangsung.

Ketua MPR mengatakan bahwa perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat ini Indonesia terjebak pada demokrasi angka-angka yang menjadikannya sangat mahal dan berujung pada praktik korupsi pada semua tingkatan…

Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

Haluan negara diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengenang sosok Sabam Sirait usai menjadi inspektur upacara pemakaman pada Minggu (3/10/2021).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta mengklasifikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait jenis varian baru virus Corona.

Beberapa kasus gagal bayar dalam industri asuransi dinilai disebabkan oleh lemahnya manajemen risiko dari proses bisnis mulai hulu sampai hilir.

Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal.

Dalam upaya mengejar target perampungan PPHN, MPR RI bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai pihak.