Bonus demografi adalah momen langka dalam perjalanan hidup sebuah bangsa. Kecil kemungkinannya untuk dapat terulang kembali dalam periode waktu yang singkat.

Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan mobilitas masyarakat, baik pengecekan di transportasi, pusat-pusat publik, maupun di destinasi wisata untuk menekan kasus…

Seorang warga negara asing asal China sebelumnya ditetapkan oleh penyidik Imigrasi Jayapura sebagai tersangka pelanggaran keimigrasian.

Perlu penguatan struktur ekonomi dalam strategi kebijakan pemulihan perekonomian nasional.

Selain untuk mempercantik wajah jalan raya, juga bisa menjaga pesepeda dari berbagai gangguan pengendara kendaraan bermotor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen dan bukti transaksi keuangan yang diduga terkait dengan suap eks Menteri KKP Edhy Prabowo.

Tidak menutup kemungkinan JPU bakal memanggil Kabareskrim Listyo Sigit, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus red notice Djoko Tjandra.

Awalnya, nama Bamsoet mencuat saat tim kuasa hukum Tommy Sumardi menanyakan kepada Napoleon ihwal istilah "Orang Bapak" yang tertulis dalam BAP Napoleon terkait pertemuan…

Perebutan kursi calon Ketum Umum (Caketum) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat 2021-2024 bakal berlangsung ketat setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo turun gunung untuk bersaing…

Terbitnya Tap MPR RI tersebut berawal dari keprihatinan bahwa sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya…

Acara penganugrahan yang di hadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para tokoh bangsa lainnya.

Menurut Bamsoet 3M harus dipandang sebagai kebiasaan baru, bukan tuntutan.

Aumannya menggetarkan banyak pihak, di mana ada keriuhan politik, di sana ada Fahri Hamzah.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta semua elemen masyarakat bersabar menunggu diterbitkannya PP yang menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Bamsoet menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat setiap individu dibatasi oleh dua hal, yaitu kebebasan individu lain dan peraturan perundang-undangan.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan adanya informasi sesat lainnya yang menyatakan waktu kerja terlalu eksploitatif, tak berperikemanusiaan, serta menghilangkan hak cuti.