Pemprov DKI Jakarta tidak dapat melakukan pemanfaatan Pulau G secara sepihak. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta.

Jika peruntukan dan detail pembangunan permukiman di Pulau G didasarkan pada PKS antara Pemprov)DKI dengan pihak swasta, maka potensi komersialisasi akan besar.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakan patroli yang dilakukan hari ini, Minggu (9/5/2021) berhasil menggagalkan rombongan masyarakat yang nekat…

Presiden Joko Widodo telah memberikan persetujuan untuk pembangunan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Meski menuai kecaman dari berbagai pihak, PKS mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 932 bangunan di Pulau…

JAKARTA– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan kepada manajemen BUMD, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), untuk dapat menyelesaikan proyek pembangunan pada Agustus 2019.…

JAKARTA — Pemprov DKI sedang menyusun naskah rancangan peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pesisir Pantai Utara Jakarta atau Pantura.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan pesisir Pantai Utara Jakarta.

JAKARTA — Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta dikhawatirkan bisa menurunkan kepercayaan investor.n

PT Jakarta Propetindo, BUMD Pemprov DKI Jakarta akan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta.

PT Agung Podomoro Land Tbk, induk usaha dari PT Muara Wisesa Samudera, pengembang Pulau G di reklamasi Pantai Utara Jakarta mengaku siap mengikuti semua keputusan pemerintah.

Pengamat dan konsultan menilai, pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta secara tiba-tiba merupakan pelajaran bagi pengembang untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi…

Konsultan properti menilai keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta akan mengganggu investasi properti di ibu kota.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) masih akan mempelajari putusan pencabutan izin pengembangan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

PT Intiland Development Tbk sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul pencabutan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau.n