Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Mendagri masuk daftar calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Berikut profil & kekayaannya.

Prabowo Subianto memastikan calon menteri yang dipanggil ke kediamannya pada Senin (14/10/2024), sanggup menjalankan tugasnya di kabinet pemerintahan yang baru.

Sri Mulyani mengaku bahwa berdasarkan konfirmasinya kepada Mendagri Tito Karnavian, benar terdapat beberapa daerah yang melakukan manipulasi data inflasi.

BPS menepis pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kepala daerah yang mengakali angka inflasi agar tetap rendah.

Mendagri Tito Karnavian mengungkap ada modus tersendiri antara kepala daerah dengan BPS dalam 'memanipulasi' data inflasi agar tetap rendah.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang realisasi pendapatan APBD-nya rendah.

Mendagri Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pilkada.

Tito Karnavian mengusulkan supaya pelantikan gubernur serta bupati atau wali kota baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilakukan secara bertahap.

Elen Setiadi merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan ada lima penjabat kepala daerah yang mengundurkan diri karena maju di Pilkada Serentak 2024

Pemerintah menargetkan total ASN yang akan menjadi prioritas pertama dipindahkan ke IKN sebanyak 11.916 orang yang berasal dari 38 Kementerian/Lembaga.

Tito Karnavian menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) yang ingin cepat naik jabatan harus mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sumber daya air.

Mendagri Tito resmi melantik 5 Pj Gubernur salah satunya adalah Mohammad Rudy Salahuddin yang merupakan anak buah Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonimian

Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 menelan anggaran hampir Rp27 triliun.

Tito Karnavian mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih ke pihak yang tak berwenang.