Instruksi itu termuat dalam Surat Edaran No. 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. 

Beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total Rp252,78 triliun.

Bagi masyarakat yang berasal dari daerah rawan penularan atau berstatus merah diminta agar tidak pulang kampung dan lebih baik mengisi waktu di rumah masing-masing.

Kewenangan daerah tetap pada daerah, cuma harus ada penyederhanaan dari sisi jenis dan prosedur dalam rangka berusaha di daerah.

Pernyataan Komisi Pemilihan Umum itu menanggapi permintaan Mendagri Tito Karnavian yang mendorong kampanye secara daring atau online.

Mendagri Tito Karnavian meminta KPU menutup setiap peluang dalam Peraturan KPU yang dapat memicu kerumunan massa di tahapan Pilkada 2020.

Mendagri Tito Karnavian mendorong kampanye dilakukan secara online atau daring atau dengan menggunakan jaringan media plat merah, TVRI dan RRI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, revisi Peraturan KPU harus melarang semua kerumunan-kerumunan sosial.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menghembuskan napas terakhir pada Rabu 16 September 2020, pukul 12.55 WIB akibat Covid-19.

Pendaftaran peserta Pilkada 2020 menjadi sorotan lantaran banyak bakal pasangan calon melanggar protokol kesehatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan ada dua…

Bisnis, JAKARTA — Mekanisme pengawasan perencanaan dan penggunaan anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu diubah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas…

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pendaftaran calon kepala daerah dilarang mengerahkan massa. Pejabat yang menjadi kontestan bakal kena sanksi bila bandel melanggar…

Mendagri Tito Karnavian menilai pasangan calon cukup didampingi tim kecil yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah daerah melakukan pembaruan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan untuk memudahkan setiap kegiatan…

Bisnis, JAKARTA — Realisasi anggaran belanja pemerintah daerah hingga jelang akhir Agustus 2020 mencapai Rp501,54 triliun atau 43,04% dari target belanja anggaran yang tercatat…