BPH Migas mempercepat pemutakhiran data penerima BBM bersubsidi di daerah melalui implementasi penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu.
Dia sempat mengajukan keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas ketidaksesuaian antara surat edara (SE) dari Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas dengan Perpres 191/2014.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menguraikan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi akan tetap dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meyakini elektabilitas Jokowi bakal anjlok drastis setelah dilantik menjadi presiden lantaran bakal menaikkan harga BBM.
PT Pertamina (Persero) Marketing Operaton Region IV Jawa Tengah dan DIY memperkirakan panic buying pascapengendalian bahan bakar minyak bersubsidi akan kembali normal dalam…
Pemerintah pusat diminta memberikan perlakuan khusus terkait penerapan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa solar kepada para pelaku sektor pertanian…
Penasehat Kelompok Nelayan Rukun Jaya yang juga Kepala Desa Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Darsono, mengatakan pembatasan solar berpotensi menimbulkan…
Kebijakan pembatasan distribusi dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang diberlakukan pemerintah sejak awal Agustus tampaknya tidak dapat mencapai tujuan utamanya.
Sebagian besar nelayan di Jawa Tengah beralih profesi menjadi kuli bangunan sejak adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis…
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan rencana Pemprov DKI dapat mengurangi beban subsidi BBM yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)…
Kementerian Perhubungan mengatakan setuju atas kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan kompensasi bantuan kepada sektor…