Pengelola objek vital memiliki komitmen untuk menjaga ruang yang dialokasikan sebagai buffer agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Harta kekayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bertambah Rp16,9 miliar dalam periode 2016-2021.

Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia, ini profilnya.

Tercatat sebanyak 130 tower rusun dan apartemen di wilayah DKI Jakarta yang berlum memiliki sertifikat tanah

Digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN termasuk mempermudah pengecekan berkas sertifikat tanah secara online.

Meski ada keunggulan terbebas dari mafia tanah, pemerintah harus menanggulangi beberapa rintangan dalam penggunaan teknologi rantai blok atau blockchain dalam pengelolaan…

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan konflik sengketa tanah menjadi tugas prioritas yang akan dikerjakan selama masa jabatannya sesuai arahan Presiden Jokowi.

Dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri ATR/BPN pada Rabu (15/6/2022) sore, Sofyan Djalil mengaku memiliki banyak kesamaan dengan Hadi Tjahjanto.

Proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri ATR/Kepala BPN dari Sofyan Djalil ke Hadi Tjahjanto digelar pada Rabu (15/6/2022) sore di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta…

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan setidaknya tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya.

Presiden Jokowi kembali merombak kabinetnya (reshuffle) pada hari ini, Rabu (15/6/2022) siang dan sejumlah pejabat parpol koalisi sudah hadir dari Megawati, Prabowo, hingga…

Jokowi memanggil beberapa menteri ke Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6/2022). Namun, belum bisa dipastikan apakah pemanggilan tersebut terkait perombakan kabinet.

Kementerian ATR/BPN sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan menteri (permen) guna menindaklanjuti empat Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang (UU) Nomor 11…

SKB CPNS akan digelar di sejumlah kantor regional Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekecewannya karena lambannya proyek pembangunan jalan tol yang disebabkan persoalan teknis dan prosedur administrasi.

Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa kembali membangkitkan industri properti yang selama ini mengalami kelesuan.