Kuasa Hukum Hanifah Husein, istri eks Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan angkat bicara terkait penetapan kliennya sebagai tersangka kasus penggelapan saham.

Digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN termasuk mempermudah pengecekan berkas sertifikat tanah secara online.

Meski ada keunggulan terbebas dari mafia tanah, pemerintah harus menanggulangi beberapa rintangan dalam penggunaan teknologi rantai blok atau blockchain dalam pengelolaan…

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan konflik sengketa tanah menjadi tugas prioritas yang akan dikerjakan selama masa jabatannya sesuai arahan Presiden Jokowi.

Sofyan Djalil resmi menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri ATR/Kepala BPN dari Sofyan Djalil ke Hadi Tjahjanto digelar pada Rabu (15/6/2022) sore di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta…

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan setidaknya tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya.

Presiden Jokowi kembali merombak kabinetnya (reshuffle) pada hari ini, Rabu (15/6/2022) siang dan sejumlah pejabat parpol koalisi sudah hadir dari Megawati, Prabowo, hingga…

Dukung Gerakan Santri Berwakaf Uang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memberi pesan kepada para santri.

Kementerian ATR/BPN sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan menteri (permen) guna menindaklanjuti empat Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang (UU) Nomor 11…

SKB CPNS akan digelar di sejumlah kantor regional Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekecewannya karena lambannya proyek pembangunan jalan tol yang disebabkan persoalan teknis dan prosedur administrasi.

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR bersinergi untuk mengatasi banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta.

Kementerian ATR/BPN berupaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria untuk menghindari persoalan konflik agraria dan sengketa tanah.

Pembebasan tanah light rail transit (LRT) Jabodetabek Fase I ditargetkan tuntas akhir Juli untuk mengejar jadwal pengoperasian pada 2021.

Saat ini, permasalahan pertanahan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan baru 50% tanah di Indonesia yang terdaftar.