Apabila ada pihak yang secara sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat pada pendudukan tanah milik pemerintah atau BUMN, harus diambil tindakan.

Simak daftar 5 jalan tol dengan nilai pembebasan lahan atau ganti rugi termahal sepanjang 2022.

Menurut LMAN, embebasan lahan untuk ruas tol Solo-Yogyakarta menelan dana yang paling besar sepajang 2022 lalu.

Tol Semarang-Demak Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe - Sayung akan membentang sepanjang 10,39 km. Hingga kini, pembebasan lahan untuk Seksi 1 belum rampung

Peristiwa blokade Tol Jatikarya berkaitan dengan kekecewaan warga atas ganti rugi lahan yang tak kunjung dibayarkan.

Kementerian PUPR angkat bicara soal sengketa lahan pada proyek tol Cimanggis-Jatikarya hingga berujung pada penutupan exit tol Jatikarya oleh warga.

Kementerian ATR/BPN melaporkan progres pengadaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dana sebesar Rp250 miliar dikeluarkan oleh PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) untuk pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi menyatakan pembebasan lahan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Seksi I Padang - Sicincin berjalan lamban.

PT PP Presisi Tbk. (PPRE) berkomitmen untuk menyelesaikan mengejar pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Pembangunan PSN kereta api ini terdiri atas sembilan proyek yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Kementerian ATR/BPN memastikan proses pembebasan lahan IKN yang masih diupayakan tidak akan menghambat pembangunan.

PT Hutama Karya (Persero) mengejar penyelesaian proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru di tengah kendala pembebasan lahan.

Pemetaan lahan merupakan tahapan awal dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan akan dimulai Agustus 2022.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyatakan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan, Jeni Carold menyatakan pembebasan lahan dianggarkan secara bertahap.