Hakim PTUN mengabulkan sebagian keberatan dari Airlangga Hartarto Cs terkait putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang keterbukaan informasi mitra kartu prakerja.

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia atau NET1 meminta PTUN membatalkan Keputusan Menkominfo soal besaran tarif dan waktu pembayaran BHP IZPFR.

Komisi III DPR RI akan mendesak pemerintah agar segera menurunkan peraturan prnpemerintah yang memperkuat kewenangan eksekutorial PTUN.

Permohonan banding Bambang Trihatmodjo diajukan pada Kamis (18/3/2021) kemarin.

Supreh meminta OJK menetapkannya sebagai calon komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang lolos hasil hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Irianto Lambrie dan Irwan Sabri adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kalah dari pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Pandan dalam kontestasi Pilkada…

Dengan demikian, dalam perkara tersebut PTUN memenangkan Kementerian Keuangan atas gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo.

Gugatan Bambang Trihatmodjo diajukan lantaran pencekalan dirinya oleh Menteri Keuangan terkait SEA games 1997.

Perseteruan Benny Tjokrosaputro dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terus berlanjut. Sempat panas dingin soal group Bakrie, kali ini Bentjok mempersoalkan hasil audit investigatif…

Pengadilan meminta Menkumham untuk mencabut surat penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono.

Kelima eks anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah itu meminta Bawaslu membatalkan keputusan pemecatan mereka.

Konflik di internal Partai Berkarya tampaknya belum akan selesai menyusul keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan Tommy Sorharto. Gugatan itu sebelumnya ditujukan ke Muchdi…

Dikutip dari situs PTUN Jakarta, putusan perkara tersebut telah dirilis pada Senin (18/1/2021) dengan status putusan dikabulkan.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo menyatakan pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim PTUN terkait gugatan PT Bosowa Corporindo terhadap OJK mengenai Keputusan…

Pejabat Front Pembela Islam (FPI) memilih menarik rencana gugatannya ke pemerintah dan ingin fokus dengan pengusutan kasus penembakan terhadap enam laskarnya oleh polisi.

Kejaksaan Agung menilai PTUN Jakarta telah melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan dalam membuat keputusan.