OPSI menilai pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang seharusnya dijalankan oleh Kantor Staf Presidenan (KSP) belum berjalan dengan baik.

Sebuah halaman Facebook menggunakan nama dan foto profil Moeldoko menunggah pernyataan terkait dengan revolusi akhlak. Benarkan akun tersebut milik Moeldoko?

Pemerintah melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk memastikan informasi yang cukup tentang vaksin Covid-19.

Pemimpin yang mengutamakan saling pengertian sangat diperlukan di tengah isu radikalisme dan agama yang saat ini cukup panas.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilahkan KAMI menyampaikan gagasan sebagai bagian dari demokrasi. Jangan mengganggu stabilitas politik!

Widya Imersif Teknologi, startup di bawah perusahaan modal ventura UMG Idealab beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas penanganan Covid-19 lewat produk…

Faisal Basri menegaskan tidak ada pembicaraan apapun dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait permintaan untuk mencuit di twitter atau media sosial lain .

Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah,…

Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani mengatakan kepada anggota Komisi II DPR RI bahwa yang digunakan KSP adalah…

Menurut peneliti ICW Egi Primayogha anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas yang melibatkan influencer mulai muncul pada tahun 2017.

KSP memastikan seluruh donasi akan tersalurkan dengan baik. Tidak ada satu pun donasi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar, naik Rp29 miliar atau sekitar 13,29 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan dalih…

Berbagai upaya dilakukan berbagai kalangan di dalam negeri untuk melawan wabah virus Corona penyebab Covid-19. Robot AUMR yang dibuat anak negeri dirancang untuk melawan…

Pelonggaran PSBB akan dilakukan secara hati-hati dengan melihat perkembangan kasus Covid-19.

Evaluasi Stafsus Presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. KSP pun tidak memiliki kewenangan untuk mendahului hal tersebut.

Pemerintah mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas selama pandemi virus Corona.