KNKT memberikan usulan kepada pengusaha untuk mencegah truk ODOL beroperasi di jalan.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023.

Kemenhub masih memerlukan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan larangan truk ODOL yang berlaku pada 2023.

Kebijakan zero ODOL akan tetap diberlakukan tahun ini sesuai rencana dan secara bertahap.

Pengusaha sudah bersiap-siap melakukan penyesuaian sebelum Kebijakan Zero ODOL 2023 berlaku.

Apindo mengungkapkan kalangan pengusaha mengeluhkan kurangnya atensi pemerintah terhadap transisi ketentuan over dimension dan over load ODOL untuk logistik.

MTI menilai pemberian subsidi untuk kereta barang bisa membuat pengguna truk ODOL beralih.

Upaya pemerintah menundukkan 'hegemoni' truk kelebihan muatan atau ODOL di jalanan justru menimbulkan dilema antara keselamatan dan tarif logistik.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan pertama dalam pembahasan mengenai truk ODOL.

Kemenhub memastikan program pemberantasan truk ODOL akan dilakukan secara bertahap untuk mencegah dampak kenaikan harga.

Aliansi Pengemudi Independen mendesak pemerintah untuk menetapkan standardisasi upah dan ongkos angkutan barang guna mencegah ODOL.

Kementerian PUPR memperkirakan tanpa adanya truk ODOL, biaya pemeliharaan jalan bisa hemat hingga Rp7,45 miliar.

Kebijakan Zero ODOL yang diterapkan 2023 dinilai berisiko mengganggu pengusaha bermodal cekak.

Truk ODOL atau over dimension over loading sudah ada di Indonesia sejak 43 tahun silam.

Berdasarkan penelitian, ternyata pelaku logistik menolak penerapan program Zero ODOL 2023.

Ada 5 fokus program pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumatra, yang telah dirancang oleh pemerintah provinsi.