MK menolak permohonan judicial review UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV sebagai pemohon.

Sisa pita frekuensi hasil peralihan siaran analog ke digital (Analog Switch Off/ASO) bakal menjadi rebutan industri penyiaran dan telekomunikasi. Kemenkominfo pun mengambil…

Sebuah petisi berisi ajakan menolak gugatan RCTI dan iNews atas UU No. 32/2002 tentang Penyiaran berkumandang di media sosial. Sejak 31 Agustus—2 September pukul 7:30 WIB,…

ICT Institute menilai layanan over-the-top (OTT) harus mempunyai regulasi agar tidak gugatan yang dilakukan oleh RCTI tidak terulang kembali.

Petisi daring Tolak Gugatan RCTI sudah ditandatangani oleh belasan ribu orang yang menilai siaran di televisi berbeda dengan di media sosial.

Pemerintah memastikan migrasi siaran analog ke digital tetap akan terealisasi sesuai target pada 2022, sebagai upaya meredam tekanan terhadap industri penyiaran melalui penghematan…

Munculnya gugatan RCTI disebut akibat ketidakmampuan lembaga penyiaran menghadapi disrupsi teknologi.

Wapres menyatakan bahwa dunia penyiaran merasakan dampak yang berat akibat Covid-19 seiring berkurangnya produksi program siaran serta iklan dan hak siar yang semakin merosot.

Percepatan digitalisasi televisi di Indonesia bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar di tengah dinamisnya perubahan zaman.

Penguatan skema pengawasan diperlukan apabila konten siaran perusahaan over the top (OTT) resmi dimasukkan dalam UU Penyiaran.

Platform podcast diperkirakan menjadi sektor industri kreatif baru yang akan terus berkembang.

Podcast menjadi hiburan baru yang berkembang di Indonesia beberapa waktu terakhir. Lalu bagaimana cara mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari podcast tersebut?

Peralihan ke TV digital tidak bisa dilakukan tanpa adanya payung hukum sehingga harus menunggu pengesahan RUU Penyiaran.

Para pemangku kepentingan dalam revisi UU Penyiaran telah sepakat pokok-pokok ihwal migrasi dari penyiaran analog ke digital. Proses tersebut dapat berlangsung pada 2020…

Kegagalan Rancangan Undang-Undang penyiaran pada periode sebelumnya dinilai tidak disebabkan oleh lambatnya pembahasan di komisi I DPR, melainkan adanya tangan-tangan tidak…

Karyawan TVRI di pusat maupun di daerah  menyayangkan  langkah Dewan Pengawas (Dewas) tersebut. Pasalnya langkah itu dinilai bakal memperpanjang kisruh di tubuh TVRI.