Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK terkait dengan pengembangan perkara suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK memanggil Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Jumat (19/7/2024).

KPK mengendus upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara suap penetapan anggota DPR pergantian antar waktu 2019-2024, Harun Masiku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming usai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi soal penanganan kasus Harun Masiku.

KPK menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan kadernya yang dinilai kerap menjadi bidikan lembaga antirasuah.

Pada hari ulang tahunnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memilih untuk banyak berdiskusi dengan Megawati Soekarnoputri. Ini yang dibahas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dilantik menjadi ketua DPP PDIP.

Ketum PDIP Megawati merasa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

PDIP membidik 3 kadernya yang kini menjabat sebagai menteri Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada 2024. Siapa saja?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berjanji akan kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.

PDIP menilai ruangan introgasi yang digunakan KPK terhadap Hasto Kristiyanto seperti teroris karena tidak diberikan kehangatan ketika tengah diperiksa penyidik.

Hasto Kristiyanto memilih fokus menyelesaikan penelitian untuk studi doktoral meski belakangan kembali dililit persoalan hukum di KPK.

Kelambanan KPK menuntaskan kasus Harun Masiku bisa menjadi bom waktu dan menggeser isu penegakan menjadi politisasi hukum.

KPK menegaskan bakal memecat penegak hukumnya yang menerima perintah dari luar dalam penanganan kasus Harun Masiku.

KPK menjawab tudingan tim penasihat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kukuh menilai penyitaan handphone dan buku catatan melanggar hukum.