Jamaluddien Malik Dirjen P2KTrans divonis 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara. Selain hukuman kurungan, Jamaluddien juga diminta untuk mengembalikan kerugian…

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial, salah satunya dengan memberikan pelatihan…

Pemerintah mengusulkan sejumlah poin penting dalam revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan pemetaan pasar kerja sektor formal di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan aturan khusus yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem pengupahan yang baru.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap banyak pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah.n

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melantik sejumlah pejabat eselon I di kementerian yang dia pimpin, Kamis (2/7/2015)

Kementerian Ketenagakerjaan sampai saat ini belum menerima laporan baik dari dinas ketenagakerjaan maupun dari perusahaan terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).n

Komisi IX DPR meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengajukan kenaikan anggaran sehingga bisa menguatkan program yang akan disusun.

DPR menyoroti program pembangunan 10.000 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk para pekerja yang akan dibangun di 14 kawasan industri di Tanah Air.

Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengaktifkan balai latihan kerja (BLK) yang ada di daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menemukan berbagai kejanggalan dalam proses pelayanan terhadap calon TKI saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Pelayanan Penempatan…

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tiga strategi penting untuk menyambut pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhrir tahun ini.

Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp505 miliar dalam R-APBN Perubahan tahun anggaran 2015.