Kementerian Ketenagakerjaan bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek terkait Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai Dunkin Donuts…

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani mengancam akan mencabut izin perusahaan penempatan pekerja migran terkait kasus pemalsuan dokumen ke Taiwan.

Dunkin Donuts menunjukkan niatan baik untuk segera membayarkan kewajibannya terhadap pekerja dengan berbagai cara, salah satunya menjual aset perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan segera menerjunkan tim pengawas untuk menindaklanjuti laporan belum dibayarnya THR pegawai Dunkin Donuts selama dua tahun.

Pendaftaran gelombang 28 program Kartu Prakerja resmi ditutup hari ini, Kamis (12/5) setelah sebelumnya dibuka pada Senin (9/5).

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mulai melanjutkan pembahasan skema penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,4 juta orang.

Masih banyaknya jumlah perusahaan yang belum membayar THR Lebaran 2022 menjadi pendorong kepala daerah untuk turun tangan pemenuhan hak pekerja.

Ida menyarankan agar pengusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pekerja/buruh yang mudik lebaran, sehingga dapat menghindari puncak arus balik tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan hingga 3 Mei 2022, DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dalam pengaduan masalah THR yakni 930 laporan.

Kemudahan pencairan JHT menjadi langkah untuk meningkatkan perekonomian karena adanya tambahan aliran dana yang mengalir.

Ketika kehilangan pekerjaan, baik mengundurkan diri, PHK, atau pun habis masa kontrak, pekerja dapat memilih untuk mencairkan JKP, JHT, atau pun keduanya.

Permenaker No. 2/2022 yang diundangkan 4 Februari 2022 dan direncanakan berlaku pada 4 Mei mendatang, telah resmi dicabut. Aturan turunan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial…

Menaker Ida Fauziah menjelaskan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bisa cair maksimal 5 hari saja.

Pemerintah melakukan revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga bisa cair sebelum usia 56 tahun.

Pemerintah akhirnya merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) usai menyerap aspirasi dari serikat buruh/pekerja.