Anggota DPR Marwan Jafar menilai UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mengatakan era transformasi digital dengan kondisi dunia seperti ini harus menjadi perekat ideologi seluruh elemen bangsa.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar menilai ancaman resesi ekonomi itu bukan akhir dari segalanya. Hal itu, tegasnya, tak harus digembar-gemborkan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan atau strukturisasi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Marwan Jafar masih mampu menjadi calon anggota legislatif (caleg) kolektor suara terbanyak untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia yang semakin menganga mengharuskan pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan…

Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan tegas menyatakan menolak usulan tambahan anggaran, kendati usulan tersebut telah disepakati…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) akan menyosialisasikan Dana Desa di empat desa di Pulau Jawa yaitu Cirebon, Magelang, Trenggalek,…

Seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tahun ini agar tidak keluar dari panduan yang ditetapkan oleh jajarannya melalui Permen No 21/2015 tentang…

Pemerintah mempercepat penyaluran dana desa senilai Rp47 triliun pada 2016 menjadi hanya dua tahap, dari yang semula dilakukan secara tiga tahap.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) mengusulkan pembentukan lumbung pangan desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menekan…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memanfaatkan badan usaha milik desa untuk memotong mata rantai distribusi di daerah, sehingga dapat…

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menyatakan pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Tanah Air akhirnya diharapkan…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memanfaatkan mengaplikasikan sistem e-government meningkatkan efektifitas kinerja kementerian.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai menerapkan e-government. Penertapan sistem berbasis teknologi itu ditargetkan dapat meningkatkan efektivitas…

Kalangan masyarakat sipil, Non Govermance Organitation (NGO), dan para akademisi mendukung penuh program desa membangun yang dijalankan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,…