Pada kredit konsumsi, seperti kredit mobil dan motor, seyogyanya pegawai yang memiliki gaji tetap harusnya memiliki empati untuk mengangsur.

Kebutuhan CASN 2021 di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mencapai 513.360 formasi yang tersebar di 504 kabupaten/kota.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seleksi CASN dan seleksi sekolah kedinasan pada 2021 akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Kesehatan Nomor HK0107/Menkes/2020.

Pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021 dibuka dengan total kebutuhan formasi di instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 orang.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini Indonesia memiliki 4.169.118 ASN dengan didominasi pelaksana adminsitrasi yakni sekitar 39 persen.

Hingga saat ini ada 546 instansi yang telah mengusulkan kebutuhan ASN dengan dokumen yang lengkap yakni 56 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 456 kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers terkait Pengadaan CASN 2021, Jumat (9/4/2021).

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8/2021.

Selama ini politisasi birokrasi menjadi kendala dalam menciptalan ASN yang profesional karena pengangkatan mereka sarat dengan kepentingan politik.

Larangan PNS keluar kota tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 7/2021.

SE Menpan-RB tersebut juga berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama hari libur nasional tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif Covid-19.

Rencananya, frekuensi khusus itu hanya digunakan saat kondisi darurat atau sedang ada bencana.

Kerjasama dengan operator seluler dinilai akan memberikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan spektrum frekuensi khusus.

Kemenkominfo juga akan menyelenggarakan aplikasi generik seperti aplikasi perizinan dan publik dasar.

ASN yang malas berkantor tapi tetap menerima gaji dan tunjangan tetap baru diketahui setelah dilakukan validasi data ASN di lingkungan Pemkab Mimika.