Sehari sebelumnya, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah akan membuka penerimaan CPNS dengan kuota 1 juta orang. Apa kata BKN?

Pemerintah telah menerbitkan pedoman pengawasan pada 10 September untuk memperkuat dasar hukum netralitas pegawai negeri pada Pilkada 2020.

Wapres menuturkan bahwa beberapa pelanggaran netralitas yang perlu mendapat perhatian antara lain memberi dukungan kepada pasangan calon di media sosial.

Masa tugas penjabat sekretaris daerah paling lama sampai dengan tiga bulan.

Pemberlakukan bekerja dari rumah untuk seluruh ASN di lingkungan Kantor Wali Kota disampaikan melalui instruksi Wali Kota Jakarta Selatan.

Agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan, Mendagri sudah memberikan 3.393 izin, khususnya untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi.

Kemendagri telah memberikan 72 teguran kepada pimpinan daerah yang merupakan paslon petahana atau masih berstatus ASN karena melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Tujuan penetapan SKB adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

SKB itu disiapkan oleh Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, KASN dan Bawaslu.

Kemenpan-RB berharap kinerja ASN harus tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

Aturan itu menyebutkan bagi ASN di wilayah risiko tinggi penyebaran virus corona, maka maksimal jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office)…

Hal itu diungkapkan Menpan-RB Tjahjo Kumolo di sela-sela peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).

TNI, jelasnya, memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman moral, sedangkan Polri memiliki Tribrata. ASN?

ASN No Radikal terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk BKN dan BNPT.

Arah kebijakan tersebut tampak dari fokus belanja pegawai maupun belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialokasikan pada tahun 2021.

Menpan RB bahkan membuka kemungkinan hampir seluruh ASN di DKI Jakarta akan diinstruksikan bekerja di rumah.