Dia mengatakan dalam proses alih status ini, pegawai di KPK terdapat dua status. Statusnya yakni PNS dan non-PNS serta PPK. Terkait status penyidik, kata dia, nantinya akan…
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur…
ASN DKI rencananya diterjunkan untuk mengawasi dan menindak aktivitas masyarakat selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di setiap pasar tradisional…
Wapres Ma'ruf Amin mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik tata kelola pemerintahan, khususnya di masa pandemi Covid-19.
Bima juga menginstruksikan ASN yang sedang hamil dan ASN di bawah usia 50 tahun tetapi memiliki penyakit bawaan, seperti paru dan jantung, juga wajib bekerja dari rumah.
Menpan-RB tidak akan mengeluarkan surat edaran lanjutan terkait pengaturan jam kerja ASN di Jabodetabek karena SE No.8/2020 sekaligus berlaku untuk ASN, BUMN, BUMD, dan swasta.
Peluncuran KIOS WARGA dilaksanakan di Jakarta (10/06) secara virtual dengan diikuti oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih dan…
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hukum jaksa Lie Putra Setiawan terkait dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor…
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperpanjang masa work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Sulut.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai…
Para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah wajib menyeleksi pejabat atau pegawainya untuk bekerja di kantor atau dari rumah dengan memerhatikan kondisi penyebaran…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memperpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara…
KPK juga mengimbau agar menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Bila tak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK.
To top 
