Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berencana memindahkan Ibu kota Bogor ke lahan hibah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari 24 orang positif Covid-19 di SDN Sukadamai 2, terdapat 10 tenaga pendidik dan 14 siswa, sehingga PTM di sekolah itu dihentikan.

Erick Thohir membagikan pertemuan tersebut melalui akun media sosial instagramnya @erickthohir pada Selasa (14/9/2021).

Erick datang ke Kota Bogor untuk menyerahkan bantuan peralatan kesehatan untuk puskesmas di Kota Bogor.

Sanksi administratif berupa denda itu diberikan karena pengelola kafe dinilai melanggar aturan protokol kesehatan dan jam operasional.

Menurut Bima, pada perkembangan selanjutnya, Pemkot akan terus mengawal, tidak hanya pada penerbitan IMB, tapi sampai terlaksana ibadah di gereja yang baru.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengakibatkan banyak wilayah kehilangan potensi retribusi. Dijanjikan oleh UU Cipta Kerja akan diberi insentif. Tapi insentif itu tidak jelas.

Wali Kota Bogor Bima Arya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus tes usap RS UMMI, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu…

BAP di kepolisian menunjukkan bahwa Rizieq Shihab sudah positif Covid-19.

Bima Arya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab soal perkara tes usap Rumah Sakit UMMI, Bogor, Jawa Barat.

Sebagai penyintas Covid-19, Wali Kota Bogor Bima Arya ingin memberikan contoh, bahwa penyintas bisa menerima vaksin Covid-19 setelah sembuh lebih dari tiga bulan.

Penurunan mobilitas warga juga berdampak pada penurunan jumlah kasus positif Covid-19 di kota Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku akan memberi sanksi kepada RS Ummi, Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Habib Rizieq Shihab terkait kasus menghalang-halangi Satgas Covid-19 di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya membenarkan bahwa Dirut RS Ummi positif Covid-19 dan tengah menjalani perawatan di ICU.

Wali Kota Bogor itu sebelumnya menyesalkan bahwa swab test dilakukan secara diam-diam tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.