Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dana haji yang sudah dibayar oleh calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat pada tahun ini tidak akan hilang.
Kepolisian Republik Indonesia menggelar tradisi purna tugas untuk menghormati Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang akan mengakhiri masa jabatan sebentar lagi.
Jusuf Kalla menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden. Pertama mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004—2009 dan kedua menjadi wakil Joko Widodo pada periode…
"Expo ini bukan hanya untuk melihat produk, tetapi [pengusaha internasional] harus membeli. Karena itu, pengusaha Indonesia harus menjaga kepercayaan dan menjual produk yang…
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hadir untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara TEI 2019 secara resmi di hadapan ribuan tamu internasional yang hadir.
TNI Angkatan Udara melepas kepergian Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menggelar water salute dan selebrasi F16. Pelepasan dengan pesawat F16 untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla …
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan apresiasi kepada seluruh kru Pelita Air Service yang mendedikasikan diri sebagai operator pesawat kepresidenan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan Indonesia harus bercermin dari kejadian di Somalia. Negara di Afrika tersebut sebelumnya merupakan negara yang kaya dengan tuna dan…
UNESCO, menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.…
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan…
Tidak banyak tokoh politik seperti Jusuf Kalla. Dua kali menjabat sebagai wakil presiden dari dua presiden yang berbeda. Mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi…
Kerusuhan di Wamena, Papua, menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik dari warga pendatang maupun warga setempat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan belasungkawa atas kerusuhan…
Pemerintah Pemerintah akan meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih menjadi polemik.