Komisi Pemilihan Umum tidak menghadiri persidangan uji materi Undang Undang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mahkamah Konstitusi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa petahana…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan judicial review atas pasal 9 huruf (a) Undang-Undang nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, pada pekan…
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait uji materi…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra memiliki kepentingan tertentu untuk menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi tekait…
Kabar24.com, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra sebagai pihak terkait meminta majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonan uji materi Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor…
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang keempat uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diuji materikan oleh Gubernur…
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan…
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan ketentuan wajib cuti bagi petahana, melalui permohonan uji…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, tidak mau mengambil cuti kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta 2017, seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang…
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tim untuk sidang melanjutkan permohonan pengujian UU Nomor 10…
Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti menilai langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajukan gugatan uji…
Mahkamah Konstitusi menyarankan sembilan pemohon mencabut permohonan pengujian pengujian Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daera
Forum Pengacara Konstitusi meminta Mahkamah Konstitusi mempercepat proses persidangan permohonan pengujian UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan dalam posisi 'status quo' atau tetap berpegang pada peraturan yang berlaku terkait polemik Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah…
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Hadar Nafis Gumay kecewa dengan keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.
Pasar keuangan Indonesia rontok menyusul pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi memberi kesempatan kepada rakyat memilih langsung.