Pemerintah menghapuskan daftar negatif investasi dan menggantikan dengan perizinan berbasis risiko. Dengan pola ini kompetisi antar pelaku usaha akan menjadi sangat ketat.

Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Solusi dari pemerintah selain melakukan perbaikan dari sisi simplifikasi regulasi dan birokrasi atau kebijakan non-fiskal, pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal…

Beberapa startup sudah memutuskan tutup atau hengkang dari Indonesia pada tahun ini. Di luar dampak pandemi Covid-19, masih menarikkah Indonesia bagi pengembangan perusahaan…

Tanpa Omnibus Law, Faisal yakin perbaikan peringkat EoDB bisa dicapai. Pemerintah disebut kecolongan untuk satu elemen EoDB, yakni trading across borders.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan EODB Indonesia belum optimal. Semuanya terkait dengan perizinan, hukum, dan perpajakan. Indikator untuk memulai bisnis misalnya, Indonesia…

Rencananya, Bank Dunia akan mengumumkan EoDB 2021 pada Oktober mendatang. Tahun lalu, Kemudahan berbisnis atau EoDB di Indonesia tetap berada pada peringkat ke-73 dalam laporan…

Memulai bisnis di luar negeri memiliki tantangan yang cukup besar, tetapi juga memberikan peluang unik.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mendorong peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business atau EoDB ke posisi 40. Satu sektor yang akan dibenahi oleh Menteri…

Presiden Joko Widodo mengkritisi peringkat kemudahaan berbisnis dalam hal mendapatkan pembiayaan dan penyelesaian ketidakmampuan debitur melunasi kewajiban atau resolving…

Setelah 5 tahun dipimpin Presiden Joko Widodo, peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau ease of doing business naik dari 120 pada 2014 menjadi 73. Namun, Jokowi…

Deputi Bidang Perencanaan Modal BKPM Ikmal Lukman menyatakan, proyek ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masih menjadi salah satu…

Kemenkumham akan sederhanakan business process pendirian badan usaha dan beri legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk UKM.

Presiden Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju menghapus peraturan menteri yang menghambat kemudahan berinvestasi.

Presiden Jokowi mengingatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dulunya di posisi ke-120 namun kemudian naik menjadi peringkat ke-72 pada 2018 dan ke-73 pada 2019.

Kemudahan perizinan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan investasi. Semakin mudah proses pengurusan administrasi dan birokrasi, maka para investor akan semakin…