Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan dukungan kepada Erick Thohir yang menjadi Ketua Umum PSSI.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengomentari peristiwa pengerusakan sopir Fortuner kepada mobil Brio.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan alasan diskusi soal penundaan Pemilu 2024 dibatalkan.

Melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menuliskan angka 2032, padahal saat ini adalah tahun 2022.

Akan ada penambahan pasal baru, pasal 45 C, yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran.

Tim Kajian UU ITE yang dibentuk pemerintah bertugas mulai sejak Keputusan Menko Polhukam No.22/2021 ditetapkan yaitu pada 22 Februari 2021 hingga 22 Mei 2021.

Mahfud MD meminta anak buahnya menyiapkan rekomendasi yang utuh tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga negara.

Mahfud menyambut baik aspirasi ulama madura dan beharap para pimpinan Pondok Pesantren ikut serta menjaga keamanan dan kekondusifan negara dan bangsa.

Tantangan terberat Mahfud MD yang bakal dihadapi sebagai Menko Polhukam menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (23/10/2019).

Tim yang terdiri dari sejumlah pakar hukum ini akan memberi masukan kepada Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto terhadap situasi yang terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengumpulkan organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, ulama, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkomitmen untuk menjaga keamanan negara selama gelaran Asian Games Ke-18.

Pemerintah akan mengajak semua elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme dan terorisme

Pemerintah enggan melibatkan masyarakat umum dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme yang rencananya…

Pemerintah menjamin TNI tidak akan berlaku sewenang-wenang jika dilibatkan dalam pemberantasan terorisme yang rencananya secara teknis diatur dalam Undang-undang Terorisme…

Pemerintah menjamin jika revisi Undang-undang Terorisme dipercepat dan memasukkan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak akan digunakan untuk kepentingan politik