Presiden Jokowi buka suara terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset bakal menjadi payung hukum penunjang penindakan korupsi.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang paling sulit di Indonesia adalah perampasan asset atau recovery asset.
RUU Perampasan Aset sangat penting karena sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset…
Untuk kasus BLBI, kelompok kerja satuan tugas (satgas) telah menguasai fisik dan aset negara pada eks BLBI. Setidaknya ada 50 bidang tanah dengan total lebih dari 5,2 juta…
Pelelangan aset dengan dasar hukum yang kurang memadai ini dapat dilihat dalam perkara penyitaan serta pelalangan aset yang diduga berkaitan dengan perkara PT Asabri.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana mendesak untuk dibahas karena menjadi instrumen hukum untuk memaksimalkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana…
Sejumlah poin yang mendasari urgensi RUU Perampasan Aset itu menjadi bagian dari hasil pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Februari 2021.