Mahfud menegaskan saat ini pemerintah berkomitmen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana masih mandeg dan belum ada kelanjutannya.

Sebagian besar negara anggota G20 masih mencatatkan skor indeks persepsi korupsi di bawah 50 atau masih sangat rendah.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang paling sulit di Indonesia adalah perampasan asset atau recovery asset.

RUU Perampasan Aset sangat penting karena sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset…

Untuk kasus BLBI, kelompok kerja satuan tugas (satgas) telah menguasai fisik dan aset negara pada eks BLBI. Setidaknya ada 50 bidang tanah dengan total lebih dari 5,2 juta…

Pelelangan aset dengan dasar hukum yang kurang memadai ini dapat dilihat dalam perkara penyitaan serta pelalangan aset yang diduga berkaitan dengan perkara PT Asabri.

Kasus BLBI, Jiwasraya dan Asabri patut dijadikan momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sejumlah poin yang mendasari urgensi RUU Perampasan Aset itu menjadi bagian dari hasil pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Februari 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi berharap regulasi teknis terkait pelelangan barang rampasan dari hasil kejahatan pidana.

Dengan adanya UU Perampasan Aset negara dengan mudah dapat mengembalikan kerugian yang disebabkan para pelaku korupsi.