Revisi PP 109/2012 tentang produk tembakau dianggp bernuansa pelarangan, sehingga mengancam ekosistem tembakau dan industri turunannya.

Dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT pada 2023 mencapai Rp5,47 triliun yang akan disalurkan kepada pemerintah daerah.

APTI mengatakan petani tembakau masih harus bersaing keras dengan barang impor. Kok bisa?

Berikut tuntutan petani tembakau saat berdemo di depan kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (28/11/2022).

Anngota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai rontoknya ekonomi petani tembakau selama 5 tahun merupakan dampak dari kenaikan cukai yang sangat tinggi.

Kinerja cukai hasil tembakau (CHT) pada semester I/2022 mencapai Rp118 triliun, nilai itu melanggengkan kontribusi sekitar 95% dari total pendapatan cukai.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung kritik rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2023

Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) membuat petani tembakau terimbas dari harga jual hingga beban produksi.

Ekosistem pertembakauan dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi tidak mendapatkan keberpihakan kebijakan.

Petani tembakau khawatir bahwa kenaikan cukai tinggi akan terulang lagi pada tahun mendatang.

AMTI mengatakan uji publik revisi PP No. 109/2022 pada akhir Juli tahun ini yang dilakukan pemerintah tidak didahului komunikasi dengan industri terkait.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan petani tembakau mulai khawatir terhadap adanya potensi kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan.

Selain soal kenaikan cukai, industri rokok saat ini harus menghadapi cuaca yang kondusif sehingga produksi akan terhambat.

Pemerintah diminta tidak melanjutkan rencana revisi regulasi pengendalian yang dinilai mengancam keberlangsungan industri pertembakauan.

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan simplifikasi cukai rokok dinilai akan mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau atau IHT yang telah menyerap…

Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk Industri Hasil Tembakau atau IHT dalam bentuk Peraturan Presiden atau Perpres.