Kondisi global kan belum pulih, bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang belum bisa lebih cepat.

Pemerintah bakal menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP dan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil.

Banjirnya produk impor dalam industri TPT (tekstil dan produk tekstil) membuat tekanan bisnis sehingga berujung pada maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK massal, industri tekstil kini harus bersiap masuknya investor garmen asal China.

Kemendag memastikan syarat impor tekstil dan produk tekstil masih membutuhkan pertimbangan teknis (pertek) dari Kemenperin.

Regulasi yang tidak konsisten menjadi penyebab investor maju mundur menanamkan modal di industri tekstil Indonesia.

Para pelaku industri tekstil menginginkan Pertimbangan Teknis atau Pertek Kemenperin terkait pembatasan impor TPT dipertahankan.

Pengusaha tekstil dan produk turunannya menilai kebijakan pemerintah selalu tumpang tindih antarkementerian, mengorbankan nasib industri padat karya.

Sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menunjukkan tren positif.

Sektor tekstil masih mengalami kesulitan dalam menyerap tenaga kerja baru.

Para pengusaha bahan baku tekstil menilai menumpuknya 26.000 kontainer yang disebut-sebut gegara Lartas, merupakan ulah oknum Bea dan Cukai.

Kebijakan Lartas Impor termasuk acuan Pertimbangan Teknis alias Pertek tengah dievaluasi kembali.

Permendag 3/2024 untuk mengelola importasi, kebijakan tersebut dapat menahan banjir impor produk TPT dan garmen ilegal ataupun legal di Indonesia.

Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK massal masih mendera industri tekstil, jelang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh terimbas pun gigit jari.

Di tengah tren pemulihan industri tekstil, KSPN menilai justru telah terjadi PHK massal yang menimpa buruh jelang pencairan THR.