Enam nama itu yakni Tri Rismaharini sebagai Mensos, juga sebagai satu-satunya menteri perempuan pengganti yang terpilih.

Angota DPR Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar menilai Jokowi akan melakukan kompromi politik dengan tujuan akhir ekonomi bisa stabil.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada awal pandemi Covid-19 terbilang cukup rutin menggelar konferensi pers. Namun, itu terakhir kali terjadi pada 16 Juni 2020.

Beberapa bidang yang perlu dievaluasi lebih dulu adalah sejumlah kementerian atau badan di bidang kesehatan dan perekonomian.

Juru Bicara Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Christina Aryani mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar. Dia pastikan tidak ada pihak luar yang ikut campur.

Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menyebut besaran manfaat pensiun yang diterima oleh Jonan kepada Bisnis. Menurut Iqbal, Jonan menerima hak pensiun sebesar Rp3,5 juta…

Presiden Jokowi dinilai sengaja membuat langkah-langkah antisipatif untuk menghindari benturan kepentingan politik di kabinet.

Di antara para menteri pada kabinet Indonesia Kerja era Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ada menteri yang gagal paham soal visi dan misi,

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengenang pernah ditelepon langsung oleh Presiden Joko Widodo saat dalam keadaan…

Dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memberi warna yang menarik bagi industri telekomunikasi dan industri digital.

Dukungan pemerintah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap perkembangan industri digital sangat terasa bagi pelaku industri ini. Ungkapan bernada…

Presiden Joko Widodo menggelar acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019) pada akhir…

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) memberikan sejumlah rekomendasi untuk menghadapi tantangan perekonomian yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang.

Presiden RI diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR, selain kekuasaannya sebagai eksekutif.

Masyarakat menilai kinerja Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya selama 2015—2019 secara umum relatif baik, kendati belum maksimal.n

Dalam 5 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo beberapa kali mengganti anggota Kabinet Kerja, baik dari kalangan partai politik, militer, polisi atau profesional.