Sejumlah infrastruktur dasar di Indonesia seperti pendidikan, kesehatan, pasar, listrik, dan jalan masih belum terjamah sepenuhnya oleh Pemerintah hingga saat ini.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan program Rp1…
Pemerintah pusat menyatakan Bali tidak harus membubarkan salah satu bentuk desa hanya dikarenakan harus mendaftarkan desa yang diakui sesuai Undang-Undang No.6/2014 tentang…
Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mensejahterakan masyarakat berbasis pedesaan mendapatkan kritik dari politikus Golkar Poempida Hiddayatulloh.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta upaya percepatan pembangunan desa dapat segera diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.