Paritisipasi warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan maupun pengawasan serta peningkatan kualitas lembaga desa perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan desa.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional menyatakan minat mengadopsi program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang dimiliki Pemprov…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menyatakan sedikitnya terdapat enam hambatan pelaksanaan UU Desa, salah satunya adalah soal penguasaan…

Aparatur desa ditantang untuk menggali sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian di sektor…

Desa Kerta, Kabupaten Gianyar terpilih sebagai labsite atau laboratorium lapangan nasional karena mampu menghadirkan negara di desa melalui implementasi UU Desa.

Revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditargetkan selesai tahun 2016, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Pemerintah mendorong serapan dana desa tahun 2016 lebih optimal. Hal itu bisa ditempuh dengan cara mengubah aturan lebih simpel supaya distribusi dari pemerintah pusat cepat…

Pemerintah akan mempercepat proses revisi Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Desa, agar dapat mempercepat penyerapan anggaran Alokasi dana desa.

Sejumlah infrastruktur dasar di Indonesia seperti pendidikan, kesehatan, pasar, listrik, dan jalan masih belum terjamah sepenuhnya oleh Pemerintah hingga saat ini.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan program Rp1…

Lembaga pemantau demokrasi dan perdamaian SETARA Institute menyatakan terdapat lima peluang pembangunan desa dengan adanya implementasi dari UU Desa.

Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6/2014 perlu mendapatkan perhatian pada perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Pemerintah pusat menyatakan Bali tidak harus membubarkan salah satu bentuk desa hanya dikarenakan harus mendaftarkan desa yang diakui sesuai Undang-Undang No.6/2014 tentang…

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mensejahterakan masyarakat berbasis pedesaan mendapatkan kritik dari politikus Golkar Poempida Hiddayatulloh.

UU No. 6/2014 tentang Desa mengalokasikan dana APBN untuk setiap desa di Indonesia.

Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang Undang Desa.