Ada tiga poin kontroversial terkait revisi UU Dana Desa yang telah dimusyawarahkan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (5/7/2023) siang.

RUU Desa ini kembali dibahas antara DPR dengan pemerintah sebelum akhirnya disepakati dan disahkan menjadi UU.

Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi merevisi masa jabatan kepala desa (kades) dan perangkat desa menjadi sembilan tahun.

Baleg DPR sepakat untuk merevisi masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 enam tahun menjadi 9 tahun.

Badan Legislatif (Baleg) DPR sepakat memasukkan dana purna tugas untuk kepala desa.

Draf revisi Undang-undang Desa akan menaikkan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar per desa.

Di DPR muncul usulan agar kepala desa (kades) punya keleluasaan alokasi dana keuangan sendiri.

Paritisipasi warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan maupun pengawasan serta peningkatan kualitas lembaga desa perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan desa.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional menyatakan minat mengadopsi program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang dimiliki Pemprov…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menyatakan sedikitnya terdapat enam hambatan pelaksanaan UU Desa, salah satunya adalah soal penguasaan…

Aparatur desa ditantang untuk menggali sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian di sektor…

Desa Kerta, Kabupaten Gianyar terpilih sebagai labsite atau laboratorium lapangan nasional karena mampu menghadirkan negara di desa melalui implementasi UU Desa.

Revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditargetkan selesai tahun 2016, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Pemerintah mendorong serapan dana desa tahun 2016 lebih optimal. Hal itu bisa ditempuh dengan cara mengubah aturan lebih simpel supaya distribusi dari pemerintah pusat cepat…

Pemerintah akan mempercepat proses revisi Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Desa, agar dapat mempercepat penyerapan anggaran Alokasi dana desa.