Pemberian penjaminan pemerintah terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak lepas dari pembengkakan biaya proyek tersebut, sehingga APBN harus turun tangan.
Ekonom menilai aturan penjaminan pemerintah untuk pendanaan atas biaya tambahan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) memberikan beban tambahan bagi APBN.