Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengesahkan kebijakan untuk menambah bonus atlet peraih medali Asian Games 2018.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait sosok yang akan dicalonkan menempati posisi Wakil Gubernur DKI setelah ditinggalkan…

DPRD DKI akan mengawal pembahasan alokasi anggaran umrah dalam program One Kecamatan One Center Entrepreneurship atau OK OCE terpilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat untuk mencoret anggaran nikah massal yang mencapai Rp566 juta dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mempertanyakan keberlanjutan program-program Pemerintah Provinsi setelah Sandiaga Uno pergi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan adanya oknum Lurah yang meminta pungutan liar (pungli) terhadap warga.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendapat laporan warga bahwa ada oknum Lurah yang mulai meminta uang pelicin untuk mengurus perizinan.

Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai manuver Gubernur DKI Jakarta mengganti posisi Direktur Utama Jakarta Propertindo seharusnya tidak dilakukan saat ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk bisa segera melantai di bursa saham.

Fraksi Nasional Demokrat mengimbau agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengintervensi Gubernur DKI Jakarta tentang perombakan eselon satu sampai dengan empat dan wali…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima semua masukan dan kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam menentukan arah Rencana Pembangunan…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menunggu sikap Gubernur dalam melaksanakan rekomendasi penataan Tanah Abang sebelum mengajukan interpelasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai keterlambatan Intruksi Gubernur dalam tata kelola Tanah Abang sesuatu yang wajar.

DPRD DKI Jakarta memberikan tenggat waktu kepada PT Jakarta Propertindo untuk menyelesaikan investigasi terkait insiden runtuhnya beton di proyek light rail transit (LRT).